0
0
TAKENGON – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali memperpanjang status transisi pemulihan bencana Aceh Tengah. Kebijakan ini diambil karena sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi masih membutuhkan waktu untuk diselesaikan.
Perpanjangan kedua tersebut berlaku selama 90 hari, terhitung sejak 6 Agustus hingga 4 November 2026. Pemkab menetapkannya melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 360/436/BPBD/2026.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Pemerintah juga akan melanjutkan perbaikan infrastruktur dan fasilitas dasar di sejumlah wilayah terdampak.
Aceh Tengah Perpanjang Masa Pemulihan Bencana
Pemkab Aceh Tengah menilai proses pemulihan masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Sebelum keputusan terbaru keluar, BPBD Aceh Tengah menggelar rapat pembahasan perpanjangan status pada awal Agustus. Rapat itu bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi dan mempercepat berbagai program yang masih berjalan.
Sejumlah jalan penghubung antarkabupaten sudah dapat dilalui. Namun, akses menuju beberapa sentra produksi masih membutuhkan perbaikan secara berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan masa transisi.
Hunian Warga Jadi Salah Satu Prioritas
Selama status transisi pemulihan bencana Aceh Tengah, pemerintah akan menyelesaikan sejumlah program untuk masyarakat terdampak.
Program tersebut mencakup penyaluran bantuan stimulan dan dana tunggu hunian. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap.
Selain itu, bantuan hidup bagi warga terdampak masih menjadi bagian dari program pemulihan.
Perbaikan rumah warga juga akan terus berjalan selama masa perpanjangan.
Infrastruktur dan Air Bersih Terus Diperbaiki
Pemulihan tidak hanya berfokus pada hunian.
Pemkab Aceh Tengah juga menargetkan perbaikan lahan pertanian, jalan dan jembatan menuju sentra produksi. Sarana serta prasarana air bersih di kawasan terdampak turut menjadi perhatian.
Perbaikan tersebut penting karena kerusakan infrastruktur dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Terlebih, sejumlah warga menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perkebunan.
Akses jalan yang kembali normal diharapkan membantu distribusi hasil produksi sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat.
Pemulihan Ekonomi Masyarakat Dipercepat
Pemerintah juga menempatkan pemulihan ekonomi masyarakat sebagai salah satu prioritas.
Program pemberdayaan akan terus dilakukan agar warga terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Langkah ini sejalan dengan pembahasan BPBD Aceh Tengah sebelumnya. Pemerintah ingin pemulihan fasilitas publik berjalan bersamaan dengan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sentra pertanian serta perkebunan.
Dengan demikian, masa transisi tidak hanya digunakan untuk membangun kembali infrastruktur fisik.
Pemerintah juga ingin mengembalikan aktivitas masyarakat secara bertahap.
Bupati Haili Yoga Minta Sinergi Diperkuat
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegaskan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama.
Menurutnya, pemerintah kabupaten tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pemulihan secara sendiri. Dukungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat juga diperlukan.
Karena itu, koordinasi antarlembaga akan terus diperkuat.
Sinergi tersebut diharapkan mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memastikan bantuan benar-benar menjangkau kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan Dasar dan Kelompok Rentan Tetap Dilindungi
Selama masa perpanjangan, pemerintah akan terus mengkaji perkembangan situasi di lapangan.
Sistem komando penanganan darurat juga tetap menjadi bagian dari mekanisme pemulihan. Pemerintah akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian.
Selain itu, pemerintah akan mengendalikan potensi ancaman bencana dan mempercepat pemulihan fungsi sarana vital.
Langkah tersebut diperlukan agar proses rehabilitasi dapat berlangsung dengan aman.
Pemulihan Pascabencana Sudah Berlangsung Sejak Februari
Aceh Tengah mulai memasuki fase transisi setelah masa tanggap darurat berakhir pada 5 Februari 2026.
Saat itu, Pemkab menetapkan status transisi selama 90 hari melalui Keputusan Bupati Nomor 360/22/BPBD/2026. Masa tersebut berlangsung mulai 6 Februari hingga 6 Mei 2026.
Di tingkat provinsi, Pemerintah Aceh juga memperpanjang status transisi selama 90 hari dari 30 April hingga 28 Juli 2026. Aceh Tengah termasuk dalam 18 kabupaten/kota yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Kini, perpanjangan kedua di tingkat Kabupaten Aceh Tengah memberi tambahan waktu hingga 4 November 2026.
Pemkab berharap periode tersebut dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan berbagai pekerjaan yang belum selesai. Target utamanya adalah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat terdampak dapat kembali berjalan normal.
