0
0
Banda Aceh – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyepakati pengalokasian anggaran untuk JKA Unggul melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2026. Anggaran tersebut akan mendukung biaya pemulangan jenazah dan transportasi rujukan pasien.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Pemerintah Aceh bersama pimpinan DPRA di ruang rapat Ketua DPRA pada Selasa, 21 Juli 2026.
APBA-P 2026 Perkuat JKA Unggul
Dukungan melalui APBA-P 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat Program Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA Unggul. Program tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, mengatakan kedua pihak telah menyetujui pengalokasian anggaran tersebut. Pembiayaan difokuskan pada pemulangan jenazah serta transportasi rujukan pasien.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan, terutama pasien yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan kemampuan pelayanan lebih tinggi.
Pemerintah Aceh dan DPRA Capai Kesepakatan
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Turut hadir Asisten III Sekda Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kepala BPKA, serta Kepala Dinas Kesehatan Aceh.
Sementara itu, unsur legislatif dihadiri Ketua DPRA Zulfadhli, Wakil Ketua I DPRA Saifuddin Muhammad, Wakil Ketua II Ali Basrah, serta para ketua fraksi di DPRA.
Ringankan Beban Masyarakat Aceh
Masuknya pembiayaan tersebut ke APBA-P 2026 diharapkan membuat manfaat JKA Unggul semakin luas. Masyarakat tidak hanya memperoleh dukungan pelayanan medis, tetapi juga bantuan pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan proses rujukan.
Dukungan juga mencakup pemulangan jenazah pasien yang meninggal dunia di rumah sakit. Dengan demikian, keluarga pasien diharapkan tidak menanggung seluruh beban biaya pemulangan secara mandiri.
JKA Unggul Dorong Akses Kesehatan Lebih Luas
JKA Unggul merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan kesehatan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat.
Dukungan anggaran melalui APBA-P diharapkan membuat pelayanan tersebut semakin optimal, mulai dari kebutuhan rujukan hingga penanganan kondisi khusus setelah pasien meninggal dunia.
Langkah Pemerintah Aceh dan DPRA tersebut sekaligus memperkuat komitmen untuk menghadirkan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat Aceh.
